Rusaknya Pemilu Karena Presidential Threshold

Kacaunya pelaksanaan pemilu 2019 tentunya masih menjadi evaluasi bagi penyenggara. Korban berjatuhan dan kerugian semakin menjadi. Salah satunya penyebab Pemilu 2019 hancur karena sistem ambang batas presidensial atau Presidential Threshold (PT).

Presidential threshold dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tentang syarat partai atau gabungan partai yang boleh mengusung pasangan capres dan cawapres harus memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah di level nasional.

penerapan sistem presidential threshold terkesan sebagai upaya membatasi agar pertarungan di Pilpres 2019 hanya menghadirkan dua paslon.

Namun semua hancur gara-gara presidential threshold, yang lebih terlihat sebagai upaya melarang putra dan putri terbaik bangsa untuk ikut masuk dalam kompetisi pilpres. Bahkan, ada kesan ingin membatasi agar hanya terdapat satu pasangan kompetitor dan kalau bisa dicari kompetitor yang terlemah.

Penerapan sistem PT ini membuat penyelenggara, pengawas, dan pihak keamanan kehabisan waktu, tenaga, serta energi untuk menangani konflik antara dua kubu yang bertarung di Pilpres 2019.

Saat ini merupakan era media sosial yang sangat brutal. Keberadaan dua pasang calon berpotensi melahirkan konflik tajam. Hal itu memaksa penyelenggara, pengawas, dan pihak keamanan mencurahkan perhatian untuk menangani dan menganalisis kasus berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian, serta pencemaran lain di media sosial.

 

Bahkan Effendi Ghazali salah satu pengusul pemilu serentak berulang kali mengeluarkan pernyataan di media usai UU Pemilu lahir di 2017 untuk menyarankan agar regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu secara serentak dibatalkan.

Menurut dia, sistem PT yang ikut tertuang dalam regulasi itu telah merenggut jiwa pelaksanaan pemilu secara serentak.

“Jadi kami pun, pengaju judicial review ke MK, sudah meminta dari jauh hari agar pemilu serentak versi UU Pemilu dibatalkan saja, kembali ke pemilu seperti 2014,” ucapnya

Sekarang ini semua sudah terjadi hanya ada penyesalan dari semua kekacauan. Kurangnya kajian atau malasnya mangkaji menimbulkan kerugian nyawa, uang dan waktu. Apakah akan terus begini sistem demokrasi, demi kepentingan mengorbankan rakyat banyak.

Shares
Share This