Angkutan Barang Dilarang Beroperasi Selama Masa Lebaran 2016

Cirebonmedia.com – Salah satu permasalahan yang biasa terjadi pada arus mudik adalah masalah kemacetan. Kemacetan yang terjadi di berbagai wilayah yang dilalui para pemudik diakibatkan oleh berbagai macam hal salah satunnya adalah masih beroperasinya kendaraan – kendaraan besar pengangkut barang. Untuk itu Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menhub Nomor 22/2016 yang melarang angkutan barang beroperasi serta penutupan jembatan timbang selama masa lebaran 2016.

Seperti dikutip dari situs Kementrian Perhubungan, Ignasius Jonan menandatangani SE tentang Pengaturan Lalu Lintas, Larangan Pengoperasian Kendaraan Angkutan Barang, dan Penutupan Jembatan Timbang selama masa angkutan Lebaran 2016 (1437 H). Peraturan yang mulai efektif diberlakukan pada 1 Juli 2016 hingga 10 Juli 2016 ini dilakukan demi kelancaran arus lalu lintas menjelang dan setelah lebaran. Sedangkan untuk penutupan jembatan timbang mulai akan diberlakukan 29 Juni 2016 sampai dengan 14 Juli 2016 dimana jembatan timbang tersebut akan digunakan sebagai tempat istirahat bagi para pemudik.

Larangan pengoperasian kendaraan angkutan barang meliputi kendaraan pengangkut bahan bangunan, truk gandeng, container serta trus pengangkut lain yang memiliki sumbu lebih dari dua. Larangan ini berlaku pada jalan nasional (tol dan non tol) serta jalur wisata di 14 provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

Surat Edaran Kemenhub 25-06-2016
Surat Edaran Kemenhub 25-06-2016

Namun tidak semua kendaraan angkutan barang dilarang beroperasi, ada pengecualian untuk kendaraan pengangkut BBM dan BBG, ternak, kebutuhan pokok, pupuk, susu murni, angkutan sepeda motor pemudik, pos dan barang ekspor – impor dari pelabuhan. Sedangkan untuk kendaraan yang mengangkut air minum kemasan dapat dilakukan menggunakan kendaraan yang memiliki sumbu tidak lebih dari dua.

Sementara untuk mengatur arus lalu lintas, Kemenhub akan menerapkan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang meliputi pengendalian lalu lintas pada setiap persimpangan, pengendalian lalu lintas pada ruas jalan, pemasangan rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman pengguna jalan sementara. Penerapannya akan dilakukan oleh Kemenhub yang berkoordinasi dengan pihak Polri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta dinas terkait di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk pelanggaran terhadap larangan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Shares
Share This