PRO DAN KONTRA PENGESAHAN PERPU ORMAS

Perpu ormas telah resmi di sah kan menjadi undang-undang oleh DPR RI (24-10-2017). Undang-undang ini yang nantinya akan mengatur dan melarang setiap kegiatan ormas yang bertentangan dengan pancasila dan menyebarkan atau menganut faham radikalisme. Keputusan pengesahan ini diambil mengacu pada kegiatan-kegiatan ormas beberapa tahun belakangan ini. Organisasi Masyarakat yang bertentangan dengan pancasila dan menganut paham radikalisme nantinya akan di bubarkan oleh pemerintah. Pengesahan undang-undang Ormas ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengambil vote untuk mengesahkan perpu ormas tersebut. Pada awalnya ada enam fraksi di DPR yang mendukung dan empat fraksi yang menolak. Namun pada hari pengesahan justru fraksi dari partai demokrat memutuskan untuk mendukung perpu tersebut.  Sehingga dari sepuluh fraksi  tujuh diantaranya mendukung perpu.

Pengesahaan undang-undang ini pun berjalan alot dan di hujani interupsi  di ruang anggota dewan. Dilakukan voting karena tidak ada kata mufakat antara fraksi-fraksi yang hadir pada rapat paripurna DPR. Tujuh fraksi yang menerima yaitu PDI-P, GOLKAR, HANURA, PKB, PPP, NASDEM dan DEMOKRAT. Adapun fraksi yang menolak yaitu GERINDRA, PAN dan PKS. Dari 445 anggota dewan yang hadir 314 orang menyetujui 131 orang yang tidak menyetujui. Maka di sah kan lah perpu tentang ormas menjadi undang-undang. PKB, PPP dan Partai DEMOKRAT menyetujui usaulan pemerintah itu dengan syarat  langsung di lakukan revisi pada beberapa hal.

Aksi demo menolak pengesahan UU Ormas. Foto: tribunnews.com

Untuk sebagian masyarakat yang mendukung itu adalah keputusan pemerintah yang tepat. Namun untuk sebagian yang tidak mendukung itu adalah keputusan yang sangat merugikan. Sehingga menimbulkan pro dan kontra. Aksi demo besar-besaran pun di gelar untuk menolak pengesahan undang-undang itu. Para demonstran yang menolak perpu, menuntut pemerintah untuk membatalkan pengesahan perpu ormas menjadi undang-undang. Mereka menganggap pemerintah akan membatasi bahkan akan membubarkan ormas yang tidak mendukung pemerintah.

Bukan hanya massa yang melakukan aksi demo penolakan, beberapa tokoh nasional pun ikut turun ke jalan menyuarakan penolakan. Mereka menuntut pemerintah membatalkan keputusan pengesahan undang-undang ormas.Karena akan megkerdilkan ormas yang berfungsi mengontrol jalannya pemerintahan. Walaupun penolakan terjadi dimana-mana namun pemerintah tetap mengesahkannya.Ketika satu keputusan diambil yang melibatkan orang banyak, pro dan kontra pasti selalu ada. Bagaimana kita menyikapi keputusan tersebut adalah hal bijak yang bisa kita lakukan.

 

penulis : Rief

Menu

Pin It on Pinterest

Shares
Share This