‘Pribumi’ Dilarang di Indonesia

Dijelaskan, tentang hal itu diatur oleh Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, Ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah.

Cirebonmedia.com – JAKARTA – Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono, menyebut adanya larangan pejabat negara dan juga Warga Negara Indonesia menggunakan istilah ‘pribumi’.

“Warga negara dan pejabat tidak boleh pakai ‘pribumi'”, kata Sumarsono dalam keterangan tertulis, Selasa (17/10).

Dijelaskan, tentang hal itu diatur oleh Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, Ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah.

Foto ; megapolitan

Pertimbangan Inpres tersebut adalah untuk persamaan hak secara hukum dan kehidupan sosial.

“Menimbang: bahwa untuk lebih meningkatkan perwujudan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, persamaan hak atas pekerjaan dan penghidupan, hak dan kewajiban warga negara, dan perlindungan hak asasi manusia, serta lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, dipandang perlu memberi arahan bagi upaya pelaksanaannya,” bunyi pertimbangan Inpres tersebut.

Ada lima poin dalam instruksi yang dikeluarkan Presiden ke-3 RI BJ Habibie tersebut, yaitu:

Pertama, “Menghentikan penggunaan istilah pribumi dan Non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.”

Kedua, “Memberikan perlakuan dan layanan yang sama kepada seluruh warga negara Indonesia dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan, dan meniadakan pembedaan dalam segala bentuk, sifat serta tingkatan kepada warga negara Indonesia baik atas dasar suku, agama, ras maupun asal-usul dalam penyelenggaraan layanan tersebut.”

Ketiga, “Meninjau kembali dan menyesuaikan seluruh peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan yang selama ini telah ditetapkan dan dilaksanakan, termasuk antara lain dalam pemberian layanan perizinan usaha, keuangan/perbankan, kependudukan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan penentuan gaji atau penghasilan dan hak-hak pekerja lainnya, sesuai dengan Instruksi Presiden ini.”

foto : wordpress

Keempat, “Para Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II melakukan pembinaan dalam sektor dan wilayah masing-masing terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden ini dikalangan dunia usaha dan masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan atas dasar perizinan yang diberikan atas dasar kewenangan yang dimilikinya.”

Kelima, “Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengkoordinasi pelaksanaan instruksi ini di kalangan para Menteri dan pejabat-pejabat lainnya yang disebut dalam Instruksi Presiden ini. Instruksi Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.”

Pengaturan mengenai istilah ‘pribumi’ pun tertuang dalam Undang-Undang 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

(kn)

 

Menu

Pin It on Pinterest

Shares
Share This