Cirebon Media – Ratusan sopir angkutan konvesional Kota Cirebon mulai dari trayek D1 hingga D10 serta AKDP kembali menggelar aksi demo di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon.

Padahal, sesuai kesepakatan dari pertemuan yang dihadiri oleh Walikota, Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Kapolres Cirebon Kota, kepala Satpol PP, ketua DPC organda, dan perwakilan awak angkutan kota di ruang rapat Griya sawala DPRD kota Cirebon. Telah disepakati bahwa transportasi online akan dilarang untuk beroperasi di Cirebon.

“Kami hanya menuntut apa yang sudah dijanjikan oleh pemerintah sesuai dengan berita acara dari hasil pertemuan tanggal 15 Agustus kemarin. Tapi apa yang terjadi, sampai hari ini masih banyak transportasi online yang beroperasi”, tutur Indra yaitu  kordinator angkot D5.

Sebenarnya, sambung Indra lagi. Permintaan kami sangat sederhana. Kalau memang transportasi online itu ingin beroperasi, pemerintah harus membuat peraturan untuk menyesuaikan tarif yang sesuai dengan kita.

“Kami juga tidak ingin ada gesekan, tapi kalau terus diberlakukan tidak adil seperti ini. Ya kami jelas jelas protes,”tambahnya.

Ini kan tidak adil, kami yang jelas-jelas membayar pajak sesuai peraturan merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah.

“Sementara mereka yang tidak jelas bayar pajak dimana karena banyak yang menggunakan kendaraan dari luar kota malah dibela,”pungkasnya.

Sumber : http://www.cirebontrust.com/tuntut-janji-pemkot-soal-larangan-transportasi-online-sopir-angkot-ontrog-gedung-dewan.html & http://www.cirebonbribin.com/2017/09/tagih-janji-walikota-hari-ini-angkot.html