ATURAN BARU TARIF TANSPORTASI ONLINE

Cirebonmedia.com – Revisi aturan tarif transportasi online telah di umumkan oleh kementrian coordinator bidang kemaritiman, kementrian perhubungan dan kementrian komunikasi dan informatika (19/10). Hasil revisi PM 26 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek di apresiasi oleh berbagai pihak, terutama angkutan berbasis online.

“Macam-macamlah ya (masukan kami), tapi intinya untuk memperbaiki supaya mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan. Kita sepakat kepada pemerintah bagaimana supaya ke depan kita bisa lebih dimudahkan lagi untuk menjalankan suatu usaha. Karena ini bukan cuma kita, tetapi juga mencakup sekian banyak mitra pengemudi yang tergabung dan menggantungkan hidupnya,” ujar Tri Sukma sebagai head officer salah satu transportasi online kepada awak media.

Salah satu masukan yang di singgung adalah mengenai tarif atas dan bawah yang kembali muncul di peraturan menteri ini padahal sempat di anulir oleh Mahkamah Agung. Saat ini, aturan mengenai tarif batas atas dan bawah sendiri memang belum diumumkan secara terpisah oleh Kemenhub. Standar Minimal Pelayanan (SPM) adalah ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Angkutan Umum dalam memberikan pelayanan kepada penumpang. Di dalamnya, tertera komponen-komponen untuk memastikan keselamatan penumpang.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan tidak ada perubahan yang berarti dalam revisi PM 26 tersebut. Pihaknya juga telah melakukan diskusi dengan berbagai pihak terkait revisi aturan tersebut. Budi berharap revisi aturan tersebut bisa diterima oleh Mahkamah Agung (MA). Sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan.

aturan baru taksi online foto : katadata.com

Pemasangan stiker pun masih menjadi masalah. Pihak operator transportasi online menyebutkan telah menyampaikan bahwasannya sulit meminta seluruh pengemudi memasang stiker logo kendaraan.  Aplikasi yang menyediakan layanan transportasi online diwajibkan untuk memberikan akses digital dashboard kepada pemerintah. Hal ini tertuang dalam perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017. Kemenhub juga mewajibkan pengemudi menempelkan stiker di kendaraan, memiliki SIM dan berasuransi.

Terkait tanda khusus berupa stiker, stiker ASK itu mesti ditempatkan di kaca depan kanan atas dan belakang serta di kanan dan kiri badan kendaraan. Selain itu, untuk mendapat izin bagi kendaraan baru mesti melampirkan salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan. Terkait masalah STNK dan BPKB, pengemudi harus menggunakan surat-surat atas nama badan hukum. Kemenhub memperbolehkan atas nama perorangan tapi diperuntukkan bagi badan hukum berbentuk koperasi.

Peraturan Menteri 26 Tahun 2017 ini akan mulai diberlakukan mulai 1 November 2017. Masa transisinya kemungkinan akan memakan 3-6 bulan seperti yang sebelumnya pernah diimplementasikan.

Menu

Pin It on Pinterest

Shares
Share This